Berita

FTZ BBK Dirombak, Pemerintah Siapkan PP Baru
19 September 2011 15:08
Keluhan pengusaha tentang Free Trade Zone BBK (Batam, Bintan, karimun),  yang terkesan stagnan, mulai direspon pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) baru soal lalulintas barang dari dan ke FTZ. Bahkan, struktur organisasi Badan Pengusahaan (BP) FTZ juga akan dirombak supaya lebih efektif, fleksibel dan pro bisnis.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, saat tampil sebagai pembicara di depan 100 orang Pemimpin Redaksi Jawa Pos Media Group di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (28/7) lalu.  “PP baru itu akan terbit tahun ini,” ujar Hatta, menjawab pertanyaan salah satu peserta Forum Pemred.

Menurut Hatta, kawasan FTZ BBK memang punya cacat bawaan. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya hambatan di kawasan FTZ tersebut.   Salah satunya soal pemahaman tentang FTZ itu sendiri. Sebagai pelabuhan bebas, kata menteri asal PAN ini, mestinya tidak lagi diperlukan master list untuk barang-barang yang masuk ke wilayah FTZ—karena prinsipnya pelabuhan bebas itu menerapkan pengertian semua barang boleh masuk, kecuali yang dilarang.

Tapi dalam prakteknya, kata Hatta, master list itu ternyata masih diterapkan dan menjadi penghambat. Bahkan cenderung muncul kesalahpahaman antar instansi. Dengan PP baru ini, kata Hatta, semuanya akan jelas. Namun Hatta tak menjelaskan poin-poin penting apa saja di PP baru tersebut.

“Sayang kalau BBK dibiarkan terus begini dan tidak ada kemajuan,” ujar Hatta.

Hatta juga mengatakan, sebelum PP baru tersebut keluar, sebenarnya pemerintah telah membereskan beberapa masalah krusial yang selama ini mengganjal. Bahkan, beberapa rantai birokrasi juga telah dipangkas, dengan harapan, tidak ada lagi birokrasi yang menghambat.

“Contohnya Pulau Janda Berhias itu, kan sekarang sudah selesai dan mulai dibangun oleh investor,” lanjutnya.

Tenaga Profesional

Soal rencana reorganisasi dan restrukturisasi Badan Pekasana FTZ, Hatta belum menjelaskan secara detail,  bagian mana saja yang akan dirombak dan disempurnakan. Termasuk ada tidaknya pergantian personel.

Namun, Hatta setuju untuk Badan Pelaksana Kawasan, harus dipimpin oleh tenaga yang benar-benar profesional—yang memahami  peran dan fungsi FTZ itu serta berorientasi pada ekonomi, agar dapat mendorong investasi lebih cepat.

“Jangan terlalu birokratis, sulit berkembang. Apalagi di sana ada Singapura dan Malaysia (jadi saingan, red),” ujarnya.

Namun ketika ditanya bagaimana responnya atas usul kalangan dunia usaha di Kepri, khususnya Batam tentang perlunya satu komando dalam pengelolan kawasan FTZ itu, dengan Ketuanya setingkat menteri agar persoalan birokrasi dan peraturan yang menghambat dapat segera diatasi, sepeti zaman BJ Habibie dengan Otorita Batam dahulunya, Hatta mengatakan belum perlu sejauh itu.

Sebaiknya, kata Hatta, gubernur tetap sebagai Ketua Dewan Kawasan FTZ BBK, karena sejarah keberadaan FTZ BBK memang bagian dari perkembangan otonomi daerah.

“Nanti akan overlapping dan sulit dikoordinasikan di tingkat bawah,” tegas Hatta.

Namun dia berjanji, sebagai Menko Perekonomian, dia akan mem-back up Dewan Kawasan FTZ BBK itu, agar berkembang lebih cepat.

“FTZ ini kan bagian dari program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang belum lama ini kita dicanangkan,” ujarnya.
Masih Setengah Hati

Sementara itu, kalangan dunia usaha di Kepri memang masih terus mengeluhkan pelaksanaan FTZ BBK yang terkesan setegah hati. Ditambah lagi banyak hambatan birokrasi dan peraturan yang belum dibenahi, meski sudah disampaikan berbagai usulan.

Banyak investor di kawasan Industri Batam yang sudah puluhan tahun investasi, akhirnya memilih pindah ke luar Batam seperti Kawasan Industri Iskandar Development di Selatan Johor, Malaysia, sebagai lokasi investasi yang baru.

“Sekarang ini yang diperlukan investor, bukan lagi apa potensi atau peluang suatu daerah, tetapi apa yang dapat diberikan kepada investor jika mereka berinvestasi. Seperti kepastian hukum, tax holiday, kemudahan perizinan, lokasi, dan juga listrik yang murah,” kata Ketua Kadin Kepri, Johannes Kennedy, belum lama ini.

Johannes menilai, Kawasan Industri Iskandar Development Johor  itu menarik bagi investor, karena banyak kemudahan dan tak ada hambatan birokrasi yang nyelimet.

Terkait hal itu, Hatta Rajasa mengaku sudah menerima informasi tersebut. Ia berjanji akan segera melakukan berbagai kebijakan agar kawasan FTZ BBK itu segera menjadi kawasan yang memiliki daya saing yang menarik bagi para investor.

“FTZ BBK itu penting sebagai bagian dari pembangunan Koridor Ekonomi Sumatera,” ujarnya. (rdk)

terbit di Batam Pos

Galeri

Tidak Ada Galeri

Share to Facebook Share to Twitter Stumble It Email This More...

  Kembali         Cetak

© Copyright, 2010 - Kadin Kepulauan Riau Indonesia. Designed by Webindo